Blitar,Lintasnasional99.com – Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar yang digelar untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2025 , berlangsung di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Blitar pada tanggal, 07/03/2025 yang dihadiri Forkopimda,Seluruh Anggota DPRD,Kepala OPD,Camat,serta utusan Partai. Salah satu fraksi yang memberikan sorotan tajam adalah Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yang menyoroti tiga aspek krusial dalam laporan tersebut.
Juru bicara Fraksi PAN M. Raihan Tsnai Azurra memberikan kartu Kuning dengan bertujuhan menyampaikan bahwa transparansi data penerima Rastrada menjadi perhatian utama. Menurut M.Raihan Tsani Azurra, turunnya penerima rastrada tahun 2025 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar, memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Mereka meminta pemerintah kota untuk meningkatkan keterbukaan data dalam penggunaan dana Rastrada serta memperkuat sistem pengawasan data.
Fraksi PAN menyoroti Pelayan masyarakat dengan memberikan kartu Merah yang mengartikan , terutama pelayan di RDUD Mardi waluyo yang sangat perlu didorong dan ditingkatkan pelayanan ,tersedianya obat2 yg dibutuhkan pasien agar selaras dengan kebutuhan warga dan tidak hanya menjadi pelayanan seremonial semata.
Isu ketiga M .Raihan Tsani Azurra dengan memberikan kartu Hitam yg menyoroti implementasi perda 01 Tahun 2018 tentang perijinan waralaba mini market yang menjamur di kota Blitar . Mereka mendorong Pemkot Blitar untuk lebih fokus pada peninjauan ulang perijinan mini market yang menjamur beberpa tahun terakhir ini , dengan OPD yang terkait dalam implementasi perda.
"Pada rapat paripurna kali ini menjadi gerbang awal bagi F-PAN selalu mengkristisi pemerintah kota Blitar untuk selalu berhati-hati setiap kebijak kebijakan yang menyangkut pelayanan , perijinan, serta akurasi data rastrada.Menjadi masukan bagi walikota baru dan masyarakat kota Blitar benar benar merasakan dampak positif" ujar M. Raihan Tsani Azurra.
Rekomendasi yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD,menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintahan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat serta transparan dalam pengelolaannya.(tri)
